KAB. TANGERANG, || Buntut dari klarifikasi sepihak dari oknum BPD Banyu Asih Kecamatan Mauk, yang dimuat di salah satu Media Online, sontak semakin menambah keruh suasana dan kecurigaan publik. Hal itu disampaikan Aktivis Kabupaten Tangerang yang juga Ketua Umum LSM Seroja Indonesia, Taslim Wirawan SH
Menurutnya, dugaan ketidakterbukaan informasi publik terkait pengelolaan Dana Desa yang terus mencuat ke permukaan setelah ramai pemberitaan di berbagai media Online, jelas ini sebuah hal yang menarik untuk di konsumsi publik," tegasnya
Bahkan, kinerja Kepala Desa Banyu Asih, Kecamatan Mauk, juga semakin menimbulkan tanda tanya besar. Terlebih soal yang berkaitan dengan belum diunggahnya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 di situs resmi Desa Banyu Asih," jelas Taslim Wirawan SH
Seharusnya seorang Kepala Desa atau BPD Banyu Asih, jika ingin mengklarifikasi terkait Viral nya berita tersebut, bukan dengan media lain yang tidak tahu asal -usul peristiwa tersebut," ucap Taslim Wirawan SH (31/07/2025)
Bahkan di dalam buku saku kode etik jurnalistik, disitu jelaskan ada hak jawab jika memang berita tersebut tidak sesuai apa yang di beritakan, panggil Wartawan nya dan siapa yang berstatmen, duduk bareng berikan hak jawab dan dituangkan dalam pemberitaan media yang pertama kali memberitakan, bukan sama orang atau media lain," ujar Taslim
Memang tidak ada larangan media tersebut memberikan klarifikasi, tapi akan lebih eloknya kalau klarifikasi itu ke media pertama yang menayangkan berita tersebut bukan ke orang atau Media lain," ucapnya.
Dan kini lebih lucunya lagi, akibat ramai dan Viral, Situs Web tersebut sudah dapat diakses kembali namun informasi yang ditampilkan masih belum lengkap dan menyeluruh terkait Item penggunaan anggarannya," ungkap Taslim
Kondisi ini lah yang akhirnya menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya di tengah masyarakat Desa Banyu Asih Kecamatan Mauk. Banyak yang mempertanyakan, apakah benar ada informasi yang sengaja ditutup - tutupi atau ada persoalan lain di balik belum terbukanya data penggunaan Dana Desa tersebut.
Menurut keterangan salah satu oknum Staff Desa Banyu Asih kepada Awak Media yang tak ingin namanya dituliskan mengatakan, LPJ tahun 2024 tersebut telah diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)," ucapnya
Namun, berbeda dengan pernyataan salah satu oknum anggota BPD setempat, yang mengaku belum pernah tahu ataupun melihat secara jelas rincian, bagaimana realisasi dan penyerapan anggaran tersebut. Bahkan diketahui bersama jika dirinya selama ini, hanya di ping - pong jawabannya, contohnya ketika ingin menanyakan hal tersebut. "Ketika nanya ke pak Kades di suruh ke Operator, dan ketika bertanya ke Operator di jawab, harus seizin pak Kades" ungkapnya,
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita yang sudah dimuat dan/atau sudah tayang, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan Ayat (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
(*/red)
