Lebak, -- detikrakyat.com, Isu panas kembali terjadi di Desa Binong namun kali ini bukan pada Kepala Desa, Tapi pada Ketua BPD Desa Binong, SBR yang dituding ikut mengelola Anggaran Ketahanan Pangan (Ketapang) anggaran dari Dana Desa ( DD ), pada tahun 2023. Diduga rugikan keuangan negara.
Anggaran ketapang 2023 Desa Binong dialokasikan pada usaha Budidaya Ikan Patin. Secara keseluruhan mengalami kerugian, menurut H.Suryadi pada sabtu 06/09/2025.
" Usaha budidaya ikan patin yang mereka jalankan merugi karena tidak bisa mengembalikan modal, jelas ini merugikan keuangan negara." Tegas H.Suryadi.
Ia menyayangkan tindakan ketua BPD yang menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku dimana seharusnya ketua BPD sebagai pengawas bukan pelaksana kegiatan.
" Ketua BPD dilarang mengelola langsung dana ketapang karena tugas BPD adalah mengawasi kinerja pemerintahan desa bukan sebagai pengelola." Ucapnya.
Lebih lanjut H.Suryadi, Dalam Undang undang desa dengan tegas melarang Ketua dan Anggota BPD ikut mengelola anggaran dana desa.
Larangan tersebut bertujuan agar mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan hal tersebut sesuai dengan Permendagri N0 110 Tahun 2016 pasal 26 yang Mengatur kewajiban dan larangan anggota BPD merugikan kepentingan umum, melakukan korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta melanggar sumpah, rangkap jabatan, dan menjadi pelaksana proyek dana desa.
" Sudah jelas Ketua BPD terlibat dalam mengelola anggaran ketapang dan hal itu sudah melanggar aturan." Terangnya.
H.Suryadi meminta agar Ketua BPD mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah menyalahi aturan dan merugikan keuangan negara.
Awak media berusaha menghubungi SBR beberapa kali namun yang bersangkutan tidak mengangkat/menjawab telpon whatsapp dari awak media.
Terkait persoalan tersebut, Dalam waktu dekat tim awak media akan segera meminta tanggapan / konfirmasi lebih jelas kepada Kepala Desa Binong.
(Jul/Red)
