Serang, – Proyek revitalisasi di SMA Negeri 1 Pamarayan, Kabupaten Serang, bernilai fantastis hingga Rp 2,24 miliar, kini menjadi sorotan tajam. Publik menilai proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu sarat kejanggalan dan berpotensi terjadi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Pantauan di lapangan menunjukkan plang proyek hanya menampilkan nama sekolah, jenis pekerjaan, nilai kontrak, dan sumber dana. Anehnya, identitas pelaksana pekerjaan sama sekali tidak dicantumkan, baik kontraktor maupun penanggung jawab swakelola.
Padahal, sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap proyek yang dikerjakan melalui mekanisme swakelola wajib memuat informasi tipe swakelola serta pihak yang bertanggung jawab. Tidak dicantumkannya informasi penting ini dianggap sebagai bentuk pengaburan fakta.
“Ini jelas-jelas ada indikasi penyembunyian informasi. Dengan nilai proyek yang mencapai miliaran rupiah, publik justru tidak diberi tahu siapa pelaksana dan siapa pengawasnya. Situasi seperti ini rawan menjadi pintu masuk praktik KKN,” ungkap Ketua LSM Jaringan Transparansi Banten, Ahmad R (8/9/2025).
Ia menegaskan, ketiadaan nama kontraktor atau penanggung jawab swakelola di papan proyek bukan sekadar kelalaian, melainkan dugaan kuat ada upaya menutup-nutupi dari publik. “Kalau semua informasi terbuka, publik bisa ikut mengawasi. Tapi ketika sengaja dihilangkan, logikanya ada sesuatu yang ingin ditutupi,” tambahnya.
Selain itu, papan proyek juga tidak mencantumkan konsultan pengawas maupun nomor kontrak, padahal itu adalah kewajiban standar dalam setiap pembangunan yang menggunakan uang negara.
Aktivis menilai, kejanggalan ini harus segera ditelusuri aparat penegak hukum. “Kami mendesak Kejaksaan dan Inspektorat Provinsi Banten turun tangan. Jangan sampai dana revitalisasi pendidikan dijadikan bancakan oleh segelintir pihak dengan modus swakelola yang tidak jelas,” kata Ahmad.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi Banten belum memberikan klarifikasi. Sementara masyarakat sekitar hanya bisa bertanya-tanya, mengapa proyek miliaran rupiah yang seharusnya transparan justru dikerjakan dengan penuh misteri.
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita yang sudah dimuat dan/atau sudah tayang, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan Ayat (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
(Tim)
