BANTEN, - Gunungkencana, 5 Desember 2025 — Aliansi Gunungkencana Melawan (AGAM) menyatakan penolakan resmi terhadap rencana penetapan wilayah Gunungkencana sebagai Kawasan Peternakan. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan lingkungan, sosial, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat yang dinilai berpotensi terdampak negatif oleh kebijakan tersebut.
Menurut hasil diskusi Aliansi Gunungkencana Melawan (AGAM), rencana penetapan kawasan peternakan dikhawatirkan akan menimbulkan sejumlah konekuensi .
1. Potensi pencemaran lingkungan, termasuk sumber air bersih, lahan pertanian, dan udara akibat limbah peternakan skala besar.
2. Gangguan terhadap aktivitas pertanian, yang selama ini menjadi mata pencaharian utama mayoritas warga.
3. Penurunan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya terkait bau, limbah, dan potensi penyebaran penyakit zoonosis.
4. Risiko penurunan nilai tanah dan pemukiman, yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga di sekitar wilayah terdampak.
Ketua Umum Aliansi Gunungkencana Melawan (AGAM), Ahlan, menegaskan:
“Masyarakat tidak menolak pembangunan, tetapi kami menolak kebijakan yang berpotensi mengorbankan kesehatan dan penghidupan warga. Kami meminta pemerintah mempertimbangkan lokasi lain yang lebih sesuai secara ekologis dan sosial.
Senada dengan itu, perwakilan pemerintah desa menyampaikan bahwa penetapan kawasan peternakan tanpa kajian mendalam dan tanpa dialog terbuka dengan masyarakat dapat memicu konflik dan ketidakpastian jangka panjang.
Tuntutan Masyarakat Gunungkencana
1. Pencabutan atau peninjauan ulang rencana penetapan Kecamatan Gunungkencana sebagai kawasan peternakan.
2. Dilakukan kajian Amdal secara transparan, terbuka, dan melibatkan masyarakat secara penuh.
3. Pemilihan lokasi alternatif yang tidak berada di wilayah pemukiman padat penduduk dan sentra pertanian aktif.
4. Pengutamaan pembangunan yang sejalan dengan karakter wilayah, seperti pertanian, perkebunan, dan pengembangan UMKM lokal.
Masyarakat berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan warga dan tetap mendukung pembangunan berkelanjutan.
