Lebak — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lebak menyatakan dukungannya terhadap sikap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. Sikap tersebut dinilai sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang menekankan independensi dan profesionalisme institusi.
Ketua KNPI Lebak, Cucu Komarudin, mengatakan bahwa rencana perubahan struktur tersebut berpotensi menimbulkan risiko politis yang dapat mengganggu independensi serta efektivitas tugas Polri. Pernyataan itu disampaikannya kepada awak media, Rabu (28/1/2026).
Meski demikian, Cucu menegaskan bahwa dukungan terhadap Polri tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran tanpa kritik. Ia menilai reformasi institusi kepolisian tetap harus terus dikawal, terutama dalam aspek penguatan profesionalisme, transparansi, serta pendekatan humanis dalam penegakan hukum.
“Dukungan ini harus dibarengi dengan komitmen Polri untuk terus berbenah. Kritik yang konstruktif justru penting agar reformasi berjalan sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara terbuka menyampaikan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. Menurut Kapolri, skema tersebut berpotensi melemahkan independensi Polri serta mengganggu efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, KNPI Lebak menilai posisi Kapolri mencerminkan komitmen untuk memperkuat institusi kepolisian, bukan justru melemahkannya melalui perubahan struktural yang sarat kepentingan politik.
Di tingkat daerah, KNPI Lebak juga menyatakan komitmennya untuk terus mendorong sinergi antara pemuda, aparat kepolisian, dan masyarakat sipil. Upaya tersebut akan diwujudkan melalui dialog publik, edukasi hukum, serta berbagai kegiatan kepemudaan yang berorientasi pada terciptanya perdamaian dan ketertiban sosial.
Menutup pernyataannya, Cucu Komarudin mengajak seluruh elemen pemuda agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta tetap mengawal reformasi Polri secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
Candra setiawan
