TANJUNG SELOR, — DETIK RAKYAT : Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (Kejati Kaltara) menggeledah lima kantor instansi pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.
Penggeledahan dilakukan pada Rabu (11/2/2026) sejak pukul 09.00 Wita hingga 17.30 Wita. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria.
Adapun lima lokasi yang digeledah meliputi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Kalimantan Utara.
Samiaji mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti terkait penyidikan perkara dugaan korupsi di sektor pertambangan.
“Penggeledahan ini bertujuan untuk menemukan alat bukti maupun barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada sektor pertambangan di wilayah Kalimantan Utara,” kata Samiaji dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen. Barang bukti yang diamankan terdiri dari dokumen tertulis dan dokumen elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani.
Menurut Samiaji, seluruh dokumen yang disita akan dipelajari dan dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penyidikan.
“Dokumen-dokumen yang telah diamankan selanjutnya akan dianalisis guna memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan,” tambahnya.
Kejati Kaltara, lanjut Samiaji, berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional dan sesuai ketentuan hukum. Namun, ia belum merinci pihak-pihak yang diduga terlibat maupun nilai potensi kerugian negara dalam perkara ini.
Penyidikan kasus tersebut hingga kini masih terus berjalan. Kejaksaan membuka peluang memeriksa sejumlah pihak terkait untuk mendalami dugaan korupsi di sektor pertambangan tersebut. (Red)
